Home Hanya 7% Caleg Paham Isu Lingkungan

Persoalan lingkungan belum menjadi isu strategis bagi caleg. Hanya 7% caleg yang memahami isu lingkungan. Selain tidak memahami persoalan lingkungan, para caleg juga banyak yang terlibat bisnis yang merusak lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan studi kualitas caleg DPR RI terhadap isu lingkungan. Walhi melakukan penelusuran terhadap 6.561 caleg dari 6.601 caleg DPR RI yang terdaftar di KPU apakah mereka pro terhadap lingkungan atau tidak. Mereka berasal dari 12 parpol. “Penilaian itu dilihat dari empat komponen, yaitu kepemimpinan, integritas, kompetensi, dan komitmen,” kata Kapala Departemen Jaringan dan Pengembangan Sumber Daya Walhi Khalisah Khalid dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (9/3/2014).

Ia menjelaskan, indikator kepemimpinan dilihat dari keterlibatannya memperjuangkan isu-isu lingkungan, kemanusiaan, HAM, kepentingan petani, serta masyarakat adat, dan lain-lain. Indikator integritas dilihat dari apakah caleg tersebut pernah terlibat menjadi pelaku atau pendukung perusak lingkungan, serta keterlibatannya pada tindak pidana korupsi.

Segi kompetensi melihat kemampuan dan pengetahuan para caleg terhadap fungsi utama DPR terkait penyusunan UU, penganggaran, dan pengawasan. Indikator komitmen dilihat dari rekam jejak caleg terhadap perjuangan perjuangan isu-isu lingkungan hidup dan kepentingan publik.

Khalisah menerangkan, penelitian ini dilakukan dengan melihat CV caleg yang diserahkan ke KPU. Selanjutnya Walhi juga melakukan penelusuran di lapangan yang dilakukan oleh jejaring Walhi daerah di seluruh Indonesia. Walhi juga melakukan penelusuran di media untuk melihat rekam jejak para caleg.

Khalisah mengatakan, tidak semua caleg bersedia diperiksa CV nya. Sebagian bahkan ada yang tidak mau menunjukkan CV nya. Sehingga tidak ada yang bisa dijadikan referensi untuk menilai rekam jejaknya.

Hasilnya menunjukkan hanya 7% caleg yang paham tentang persoalan lingkungan. “Itupun mereka belum tentu terpilih. Sebagian besar mereka di nomor urut bawah. Kalaupun jadi di DPR nanti meraka tetap termarjinalkan,” kata Khalisah.

Menurut dia, caleg saat ini didominasi oleh incumbent. Sebagian mereka diketahui mempunyai bisnis yang merusak lingkungan seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Selain itu juga Anggota DPR yang disebut-sebut terlibat kasus korupsi di sektor pertambangan. Seperti Komisi VII yang diduga menerima uang THR SKK Migas.

“Itulah mengapa banyak persoalan lingkungan yang tidak selesai karena ada konflik kepentingan,” ujar Khalisah. Ia berharap, masyarakat menjadikan persoalan lingkungan sebagai pertimbangan dalam memilih wakilnya di DPR.

Banyaknya caleg yang mulai berkampanye tidak memberikan informasi yang cukup bagi pemilih untuk melakukan penilaian dan selanjutnya menentukan pilihan. Beberapa lembaga swadaya masyarakat mulai membuat gerakan untuk memberikan referensi bagi pemilih.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meluncurkan www.bersih2014.net yang melansir nama-nama caleg yang dinilai bersih dari pelanggaran HAM. Namun lantaran keterbatasan tenaga Kontras baru bisa menyortir sekitar 50 caleg saja.

“Kriteria bersih itu tidak hanya tidak melanggar HAM, tetapi juga harus pro lingkungan hidup, anak, perempuan, dan tidak korupsi,” katanya.

Ia mengatakan, untuk program ini Kontras sudah langsung tidak memasukkan Hanura dan Gerindra. Alasannya, Ketua Umum Hanura Wiranto diduga terlibat dalam peristiwa Trisakti dan Semanggi. Sedangkan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto dinilai terlibat dalam penculikan aktivis 1998.

Meski demikian, Kontras tidak ikut mencoret Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang disebut-sebut sebagai pihak bertanggung jawab pada peristiwa lumpur Lapindo.

“Ukuran kami dokumen hukum. Di dokumen investigasi Komnasham nama Prabowo dan Wiranto jelas disebutkan. Sementara belum ada dokuken hukum terkait Lapindo ini. Memang idealnya Golkar juga dicoret saja, apalagi terkait dengan Soeharto. Tapi kalau begitu ;nanti banyak partai yang tidak lolos. Memang ini ukurannya minimalis dengan berdasar dokumen lengkap,” tutur Krisbianto dari Kontras.

Sementera itu, Tranparency International Indonesia (TII) meluncurkan situs www.checkyourcandidates.org untuk melihat rekam jejak caleg. Namun TII membatasi caleg hanya berusia maksimal 40 tahun.

“Hanya untuk caleg muda. Sasaran kami juga anak muda pemilih pemula yang jumlahnya 50-60 juta. Lebih tinggi dari jumlah suara Partai Demokrat yang menang di Pemilu 2009,” kata Sekar Ratnaningtyas dari TII.

Rekam jejak caleg yang dijabarkan pada situs itu berasal dari CV caleg yang ada di KPU, ditambah dengan data pada LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyeleanggara Negara), pemberitaan di media, dan wawancara di Dapil caleg yang bersangkutan. (A-170/A-89)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 2 = six

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>